PEMALANG – DPRD Jateng menyatakan kesiapannya untuk mengawal pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, termasuk di dalamnya di Kabupaten Pemalang. Pernyataan itu disampaikan tiga Anggota DPRD Jateng saat dialog interaktif di LPPL Radio Swara Widuri Pemalang, Jumat (10/2/2023).
Dialog yang dipandu Rida Sukirtanti tersebut menghadirkan narasumber antara lain Anggota Komisi A, Irna Setiawati, Anggota Komisi B, Pujo Widiono dan Anggota Komisi E, Ahmad Ridwan. Mereka menyatakan ingin terus berkontribusi penuh untuk masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Jateng.
Menurut Pujo Widiono, Pemprov Jateng terus berupaya melakukan program-program pengentasan kemiskinan. Seperti menciptakan beberapa program bantuan usaha mikro untuk UMKM, program BLT, hingga turut menjaga kestabilan harga barang pokok, serta mengadakan balai latihan kerja.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin, salah satunya melalui pengembangan UMKM,” ucapnya.
Pemerintah turut mendukung perkembangan dan inovasi yang mulai dilakukan oleh UMKM. Misalnya, terhadap UMKM yang mulai masif melakukan branding produk, hingga berjualan online dan mendapatkan omzet yang semakin besar.
“Selain itu, sebenarnya pemerintah juga sudah banyak berupaya dalam pengentasan kemiskinan. Sudah banyak program yang dilakukan, seperti program BLT, BPJS dan program yang lain,” Pujo menambahkan.
“Ya, kami berharap program-program yang telah diciptakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga kita dapat terus bersama menekan angka kemiskinan di Jateng, khususnya Pemalang,” ungkap Pujo lagi.
Selain dari bantuan pemerintah, masyarakat diharapkan Pujo juga sadar diri, dan ikut melakukan perubahan agar angka kemiskinan tidak terus naik.
“Sadar diri yang dimaksud adalah dengan bersikap jujur, dan tidak mudah putus asa. Apabila memang masih mampu, malu lah apabila mendapatkan bantuan seperti BLT,” tandas Pujo.
Sementara itu, Anggota Komisi E Ahmad Ridwan menyoroti soal kemiskinan ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di Jateng, salah satunya di Pemalang.
“Termasuk kategori miskin ekstrim karena di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional, termasuk Pemalang mohon maaf karena ada 17 kabupaten yang terdampak miskin ekstrim,” ucap Ridwan dalam dialog.
Ridwan menuturkan, miskin esktrim merupakan dampak dari Covid-19 dan juga isu resesi global. Hal-hal tersebut kemudian menjadikan produk-produk komoditas utama seperti beras, minyak, hingga harga BBM mengalami goncangan, atau kurang stabil.
“Dengan banyaknya isu-isu global yang beredar, Insha Allah Pemerintah Jawa Tengah masih bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi lebih dahsyat,” lanjut Ridwan.
Narasumber lainnya, Irna Setiawati dari Komisi A mengungkapkan, pemerintah terus menggandeng para generasi muda untuk memprioritaskan pendidikan, dengan tujuan akan terlahirnya sumber daya manusia dengan kualitas yang semakin baik.
“Edukasi untuk anak-anak itu sangat penting, apalagi edukasi dari keluarga ya. Tujuannya agar anak ini tidak salah dalam pergaulan dan tetap terarah,” Irna menjelaskan.
Masih menurut Irna, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan jika hanya pemerintah yang bergerak. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung proses pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan program dari pemerintah.
“Mari kita gotong royong, masyarakat juga diharapkan tidak memiliki mindset untuk terus meminta-minta atau tangan di bawah. Jadi mari kita berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkas Irna.
