Pemalang – Banyaknya aduan masyarakat terkait sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMA/SMK Tahun Ajaran 2022 beberapa waktu lalu ditanggapi oleh Kokisi D DPRD Kabupaten Pemalang dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dibas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang dalam program Talkshow Dewan Menyapa LPPL Radio Swara Widuri, Rabu (13/7/2022).
“Musim PPDB ini nanti kita akan turun ke sekolah-sekolah. Sebelum PPDB juga kita datang ke dinas pendidikan Provinsi karena ada usulan di delapan desa tidak masuk zonasi di Bantarbolang. Sehingga di sekolah – sekolah tersebut bisa mengakomodir desa-desa di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, masih menurut Nuryani, pada bidang kesehatan Komisi D melalui Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat pasca covid dengan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).
“Kita mengajak kepada masyarakat untuk mempunyai komitmen bersama menjaga kesehatan pasca covid, yaitu dengan gerakan masyarakat sehat dengan Germas, bersama DKK untuk intens mensosialisasikannya,” jelasnya lebih lanjut.
Guna mengurangi angka pengangguran, pihaknya juga meminta kepada Disnaker untuk memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam program pelatihan tenaga kerja mengingat banyaknya investor dan perusahaan garmen di Kabupaten Pemalang yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Kemarin rapat dengan Dinas Tenaga Kerja saya menyampaikan agar program Disnaker untuk mengurangi angka pengangguran. Karena di sini kan banyak investor, banyak PT utamanya garmen. Garmen ini kemarin saya tanyakan masih banyak tenaga yang dibutuhkan. Saya merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja supaya penganggaran di balai latihan kerja dimaksimalkan,”paparnya dengan lugas. (DMP).
