Pemalang – Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ditekankan untuk melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan Government Publics Relatioan { GPR } seabagaimana diatur dalam Inpres No 9 Tahun 2015. Jika konsisten dalam menerapkan inpres tersebut, maka respon terhadap aspirasi dan persoalan masyarakat lebih cepat tertangani.
Demikian inti arahan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam Rapat Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Pemalang di Surakarta belum lama ini.
“Saya mencermati sebagian besar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, belum, memanfaatkan media komunikasi secara optimal. Website dan media sosial, belum dioptimalisasi sebagai wahana media komunikasi public kepada masyarakat,
Ketidaktersediaan informasi, menurut Bupati membuat masyarakat mencari informasi dari desas desus yang tidak bisa diverifikasi. Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, menurut Bupati mendorong Pemerintah secara optimal dapat menyerap berbagai aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat, maka Pemerintah perlu menerapkan strategi Government Public Relations (GPR) dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan. Salah satu langkah dalam pelaksanaan strategi GPR adalah pengemasan materi kehumasan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar pelaksanaan GPR berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif terhadap tata kelola komunikasi Pemerintah.
”Dengan perbaikan di semua lini, tata kelola kehumasan Pemerintah, secara bertahap akan semakin baik dan berkualitas,”katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Drs Yanuarius menyampaikan, paradigma baru komunikasi pemerintah yang mengedepankan inovasi kreatif, responsif, kekinian, dan adaptif terhadap perkembangan era digital, merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terkait dengan kinerja lembaga pemerintah.
Untuk membangun kepercayaan publik terkait kinerja lembaga pemerintah, seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemerintah dimana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan terjadwal dalam gaya komunikasi tradisional, kini telah berubah menjadi majemuk dan anytime dengan media yang tidak hanya media massa mainstream, namun berkembang menjadi media syber dan media sosial (youtube, blogs, instragram, twitter dll).
Agar komunikasi publik bisa optimal, efektif dan efisien, menurut Yanuar perlu dibangun jejaring komunikasi yang sistematis, terstruktur dan masif. Untuk itulah, kata Yanuar Rapat Koordinasi Badan Kehumasan Pemerintah Kabupaten Pemalang digelar. Dengan tujuan Terbangunnya persepsi yang sama diantara jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap fungsi komunikasi Publik, kedua, meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Rapat Koordinasi menghadirkan narasumber Dicky Adi Nurwanto, S.Sos, M.Si dari Dinas Komunikasi dan Informatika Propvinsi Jawa Tengah dengan materi “Government Public Relation Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’ dan Nur Imroatus, SH, M.Hum peneliti dari Indonesian Indikator dengan materi “Pemetaan Pemberitaan Media Mengenai Kabupaten Pemalang Tahun 2020,2021 dan 2022.”