Sekretariat

Pemalang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang menggelar acara Pisah Sambut sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas pengabdian para pejabat lama sekaligus menyambut kehadiran pemimpin baru di Gedung Sasana Bhakti Praja, Senin (5/1/2026). Acara ini menjadi momen hangat perpisahan dengan Joko Ngatmo sebagai Kepala Dinas sebelumnya dan Edi Sutrisno sebagai Kepala Bidang Aplikasi […]

PEMALANG – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Persetujuan Penetapan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 di ruang rapat paripurna DPRD Pemalang, Senin (29/12/2025). Dalam rapat paripurna tersebut, Peraturan Daerah (Perda) Anggaran

PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun ini berhasil memperbaiki nilai dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah. Diketahui tahun lalu Pemkab Pemalang mendapatkan nilai 85,17, adapun tahun ini naik menjadi 87,58. Atas hasil tersebut Pemkab Pemalang kembali menyandang predikat sebagai Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota Menuju

Diskominfo Kabupaten Pemalang melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Joko Ngatmo di halaman kantor , Senin (15/12/2025). Dalam sambutannya, Joko Ngatmo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah hadir mengikuti apel pagi dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa apel pagi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

PEMALANG – Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Leading dalam Kegiatan Uji Publik yang merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11/2025). Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengukur transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan lembaga publik, sekaligus