YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD kabupaten Pemalang bersama Diskominfo Pemalang melaksanakan rapat kerja ( raker ) untuk menyempurnakan materi pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LPPL Radio Swara Widuri Pemalang ke Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (21/6/2022).
Raker tersebut dilakukan guna membahas raperda yang merupakan usulan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang melalui Diskominfo Pemalang tentang LPPL Radio Swara Widuri. Raker dipimpin oleh Muhamad Syafi’i selaku sekretaris Pansus I yang bertempat di ruang rapat Lt. 2 gedung Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul yang dihadiri oleh anggota pansus lainnya.
Dalam raker tersebut, Muhamad Syafi’i selaku sekretaris pansus I memaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang dan identifikasi masalah lahirnya raperda tersebut.
Sementara itu, sekretaris Diskominfo Pemalang Joko Ngatmo, memaparkan gambaran muatan raperda yang menjadi fokus masalah untuk disempurnakan dalam raker tersebut.
“Adapun fokus dalam raker ini yaitu untuk memperkaya muatan atau substansi pada management pengelolaan dan kepegawaian untuk menuju penyiaran digital,” tandasnya.
Menurut Wahyu, kepala Diskominfo Gunung Kidul, untuk kemajuan radio ada beberapa hal yang perlu diperdalam. “Yang pertama adalah mengikuti trend saat ini, karena di era serba digital ini perlu penyesuaian terutama di acara atau program radionya,” ungkap Wahyu.
Wahyu mengatakan perlu adanya chanel-chanel dan media sosial yang mendukung, seperti di radio dhaksinarga punya chanel youtube ‘dhaksinarga tv’ yang lumayan banyak viewers dan terkenal dengan film-filem pendek edukasi. Wahyu juga menambahkan perlu adanya podcast dan talkshow untuk endors pariwisata yang ada di Pemalang.
Pembahasan raperda ini masih memerlukan waktu dalam penyempurnaannya agar apa yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah dapat tercapai untuk mengangkat potensi dan budaya Kabupaten Pemalang.
Hadir dalam raker ini, Kepala Diskominfo Pemalang beserta Sekretaris, Kabid IKP beserta Staff dan anggota Pansus I lainya.
Raker tersebut dilanjutkan ke Diskominfo dan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).